Gaji Staf Ahli BUMN Rp50 Juta, Arya Sinulingga: Dulu Bisa Ratusan Juta
Staf Spesial Menteri Tubuh Usaha Punya Negara, Arya Sinulingga, mengutarakan jika diperkenankannya direksi BUMN mempunyai staf pakar sampai 5 orang dengan upah Rp50 juta adalah cara akuntabel yang dibikin oleh Kementeriam BUMN. Ia menerangkan ini adalah sisi dari bersih-bersih BUMN.
"Semua harus akuntable, jelas serta terbuka. Jangan lagi jalan sendiri-sendiri-sendiri. Tertutupi," tuturnya pada mass media, Senin (7/9/2020).
1. Jumlah upah serta jumlah staf pakar sekarang dibatasi, dahulu upahnya dapat beberapa ratus juta
Mengenai dalam Surat Edaran Nomor SE-9/ /MBU/08/2020 mengenai Staf Pakar Buat Direksi Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) yang diberi tanda tangan oleh Erick Thohir pada 3 Agustus 2020, disebut jika direksi BUMN bisa memakai staf pakar yang diangkat oleh direksi dengan jumlah sebanyaknya 5 orang, dengan masih menimbang keperluan serta kekuatan perusahaan. Nanti staf pakar itu akan digaji optimal Rp5 juta.
Menurut Arya, sejauh ini banyak perusahaan BUMN yang tidak terbuka, contohnya mempunyai staf pakar 11-12 orang. Belum juga, ada perusahaan BUMN yang meberikan upah pada staf pakarnya lebih dari Rp100 juta. Atas fundamen itu, pada akhirnya Kementerian BUMN batasi jumlah staf pakar serta upah yang memiliki hak diterima.
Para pemain profesional dunia dalam prmainan prtaruhan poker dalam talian "Jadi bermacam yang kami dapatkan. Jadi kami dapatkan betul namanya bermacam, ada staf pakar, konsultan. Nah ini yang berlangsung di sejumlah BUMN. Contoh di PLN dahulu itu belasan , di Pertamina ada juga. Dalam tempat lain , sempat berada di Inalum." kata Arya.
2. Staf pakar bekerja memberikan analisa serta referensi penuntasan persoalan taktiks
Awalnya, dalam surat itu, disebut jika staf pakar bekerja memberi analisa serta referensi penuntasan atas persoalan taktiks serta pekerjaan yang lain di lingkungan perusahaan berdasar penempatan yang diberi oleh direksi.
Mengenai pendapatan yang diterima staf pakar berbentuk honorarium yang diputuskan oleh direksi dengan memerhatikan kekuatan perusahaan serta dibatasi sebesar-besarnya Rp50 juta per bulan serta tidak diperbolehkan terima pendapatan kecuali honorarium itu.
3. Staf Pakar jangan rangkap kedudukan
Setelah itu, waktu kedudukan staf pakar paling lama setahun serta bisa diperpanjang 1x semasa setahun waktu kedudukan dengan tidak kurangi hak direksi untuk menghentikan setiap saat.
Selanjutnya staf pakar jangan merangkap kedudukan untuk staf pakar BUMN, direksi atau dewan komisaris perusahaan BUMN serta anak perusahaan BUMN, sekretaris dewan komisaris atau dewan pengawas di BUMN serta anak perusahaan BUMN.
