Bea Meterai Naik Rp10 Ribu, DPR: Penerimaan Negara Tidak Signifikan
DPR RI serta pemerintah sudah menyetujui Perancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai untuk selekasnya disahkan lewat Pleno. Lewat beleid itu, bea meterai jadi satu biaya yaitu Rp10 ribu. Perkembangan biaya itu diprediksikan bisa mengangkat akseptasi negara capai Rp11 triliun, dengan kekuatan akseptasi dari dokumen elektronik capai Rp5 triliun pada 2021 kedepan.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Bea Meterai, memandang akseptasi pajak itu belum di rasa relevan.
"Ini ialah pengenaan pajak, kita (Komisi XI) setuju jika dari nilai Rp3 ribu serta Rp6 ribu naik ke Rp10 ribu dalam tenggang 35 tahun ialah suatu hal yang lumrah, tapi dari bagian akseptasi sebetulnya tidak relevan. Sebab jika menurut perhitungan Pemerintah cuma makin bertambah seputar Rp5,7 triliun, berarti dari bagian nilai tidak mendesak cuma konsep keadilan di sini dari dua nilai jadi satu nilai," kata Amir seperti diambil dari situs sah DPR RI, Senin (7/9/2020).
Mengenai biaya bea meterai anyar akan berlaku pada Januari 2021. Menurut Amir, kebijaksanaan itu tidak berjalan efisien karena situasi epidemik COVID-19 membuat pekerjaan dunia usaha alami ketidaktetapan. "Bila awalnya traksaksi di atas satu juta yang dikenai meterai, mulai kelak nilainya naik jadi transaksi 5 juta keatas baik lewat kertas atau elektronik," paparnya.
Bicara tentang sangsi, Amir memperjelas jika RUU itu mengendalikan hukuman yang tidak bermain-main. Faksi yang lakukan pemalsuan serta penggunaan berulang-ulang meterai, akan terancam kurungan pidana semasa 7 tahun serta denda optimal sebesar Rp500 juta. Hal itu ditata hanya untuk menahan berlangsungnya pemalsuan pada salah satunya dokumen negara itu.
"Tentang sangsi, memang benar ada beberapa alasan saat kita meyetujui klausal berkaitan dengan sangsi ini, sebab seperti dengan cukai yang kadang banyak pemalsuan, karena itu kita beri sangsi yang cukup tinggi berkaitan dengan pemalsuan atau penggunaan ganda pada pemakaian meterai itu," jelas legislator wilayah penyeleksian Sulawesi Selatan I itu.
Dikutip dari ANTARA, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan buat usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM) termasuk juga dokumen yang nilainya di bawah atau sama juga dengan Rp5 juta tak perlu memakai meterai.
Para pemain profesional dunia dalam permainan prtaruhan poker dalam talian "Ini salah satu bentuk pemihakan. Ini peningkatan dari yang semula dokumen di atas Rp1 juta harus memiliki biaya meterai," katanya.
RUU Bea Meterai mengendalikan tentang pembebasan bea meterai pada perlakuan musibah alam dan pekerjaan berbentuk keagamaan serta sosial dalam rencana menggerakkan program pemerintah dalam lakukan kesepakatan internasional.
